Seig Heil adalah
kata dalam bahasa Jerman yang biasa diteriakan pada era Hittler. Entah apa
artinya. Pun juga saya juga tidak peduli.
Nah,
sebenarnya hari ini saya ingin menulis tentang sesuatu yang sedang menjadi
trend di masyarakat, namun permasalahannya adalah saya tidak tahu apa yang
sedang ngetrend di kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini karena saya
tidak punya TV pun juga tidak berlangganan Koran maupun berita online, maka
saya pun tidak menulis apa-apa… lha njuk
ngopo jal?
Bercanda.
Hari
ini saya sedang merenungi gerakan Indonesia tanpa FPI yang bermula dari
penolakan warga di Kalimantan atas rencana pendirian FPI cabang Kalimantan.
Aksinya pun cukup menarik yang melibatkan parang dan cacian dan teriakan. Ya,
masih ada nada dan aksi keras yang dilakukan. Mungkin hal itu wajar dilakukan
kerana FPI sendiri pun memakai jalan kekerasan dalam setiap aksinya. Ya
istilahnya kamu yang menanam maka kamu akan menuai hasilnya. An eye for an eye kalau istilah
kerennya. Saya selama ini pun menganggap istilah itu adil, namun kemudian saya
membaca tulisan Mahatma Gandhi yang isinya kira-kira begini (saya lupa
kata-kata aslinya, namun ingatan saya mempunyai makna yang kira-kira sama.
Semoga):
“If we always take an eye for eye, then the
world will be filled by the blind men”.
Kata-kata
yang dilontarkan oleh Gandhi menyentak sanubari saya. Balas dendam dengan
melakukan cara yang sama dengan cara yang dilakukan oleh orang yang kita
dendami akan terus berputar kembali dan tak kan pernah ada ujungnya. Mungkin.
Nah,
balik lagi ke gerakan Indonesia tanpa FPI, beberapa aktifis dan seniman di
Jakarta pada 14 februari kemarin juga menyerukan gerakan tanpa kekerasan. Saya
tidak tahu pasti apakah mereka menyerukan pembubaran FPi secara spesifik atau
tidak, namun mereka berupaya menyerukan untuk pembubaran Ormas yang sering
melakukan kekerasan. Jelas kalau Ormas yang dimaksud adalah FPI. Gayung
bersambut Kapolri dan Mendagri juga mengeluarkan pernyataan bahwa mereka “berkeinginan”
untuk melakukan itu. Sebuah capaian yang positifkah? Mari kita coba tilik lebih
mendalam.
Pernyataan
Mendagri yang saya baca di salah satu Koran (nah, bukannya saya berbohong
tentang saya yang tidak berlangganan Koran, saya membacanya ketika makan di
warung) bukanlah soal dia berkomitmen untuk membubarkan ormas yang sering
menggunakan kekerasan, namun pernyataan yang dia lontarkan adalah ingin membuat
regulasi yang mempermudah dalam pembubaran sebuah ormas. Selama ini dia
menganggap regulasi untuk membubarkan ormas terlalu rumit sehingga dia tidak
bisa “berbuat” banyak untuk membubarkan ormas yang sering membuat onar. Sebelas
duabelas dengan Mendagri, Kapolri pun juga mengeluarkan nada serupa.
Pernyataan
ini bisa berbuntut pembuatan regulasi yang mempermudah negara dalam mengontrol
sebuah ormas. Apakah itu yang kita inginkan? Jika kita lihat, ormas yang
mengandalkan kekerasan hanyalah segelintir saja, namun itu memicu sebuah
langkah yang cukup signifikan dari pemerintah yang ujung-ujungnya malah
membatasi gerak-gerik semua ormas yang ada di Indonesia. Apa-apa akan dikontrol
ketat. Mungkin akan kembali lagi pada era Orde Baru di mana semua saluran
demokrasi bisa di bungkam oleh pemerintah. Agenda inilah yang sebenarnya perlu
kita waspadai.
Saya
sebenarnya tidak mendukung FPI maupun gerakan yang mengingingkan pembubaran
FPI, karena sebenarnya yang perlu disoroti adalah kinerja alat kekerasan negara
yang tidak bisa melindungi semua masyarakat. Jika alat kekerasan dapat
berfungsi sebagaimana mestinya, kita tidaklah perlu khawatir mengenai ormas
yang sering menggunakan kekerasan. Yang perlu kita kuatkan adalah alat-alat
negara yang bisa menjamin pemenuhan hak masyarakat (pemerintah bisa melindungi
masyarakat yang menjadi sasaran ormas yang sering melakukan kekerasan), bukan
malah membatasi hak masyarakat (salah satu contohnya adalah muncul regulasi
yang mempermudah pemerintah untuk membatasi ormas bahkan sampai bisa
membubarkannya).
Inilah
yang patut kita waspadai. Jangan sampai gerakan kita untuk meminimalisir
kekerasan yang dilakukan salah satu ormas berujung pada regulasi pemerintah
terhadap ormas yang intimidatif dan bersifat mengekang. Jangan sampai gara-gara
nila setitik, rusaklah susu sebelanga. Begitulah kawan. Kita harus bisa
berstrategi dan “waspada” terhadap gelagat pemerintah.
Tabik,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar