Tees

Selasa, 14 Februari 2012

Sekadar Renungan bagi kawan-kawan


Seig Heil adalah kata dalam bahasa Jerman yang biasa diteriakan pada era Hittler. Entah apa artinya. Pun juga saya juga tidak peduli.
Nah, sebenarnya hari ini saya ingin menulis tentang sesuatu yang sedang menjadi trend di masyarakat, namun permasalahannya adalah saya tidak tahu apa yang sedang ngetrend di kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini karena saya tidak punya TV pun juga tidak berlangganan Koran maupun berita online, maka saya pun tidak menulis apa-apa… lha njuk ngopo jal?
Bercanda.
Hari ini saya sedang merenungi gerakan Indonesia tanpa FPI yang bermula dari penolakan warga di Kalimantan atas rencana pendirian FPI cabang Kalimantan. Aksinya pun cukup menarik yang melibatkan parang dan cacian dan teriakan. Ya, masih ada nada dan aksi keras yang dilakukan. Mungkin hal itu wajar dilakukan kerana FPI sendiri pun memakai jalan kekerasan dalam setiap aksinya. Ya istilahnya kamu yang menanam maka kamu akan menuai hasilnya. An eye for an eye kalau istilah kerennya. Saya selama ini pun menganggap istilah itu adil, namun kemudian saya membaca tulisan Mahatma Gandhi yang isinya kira-kira begini (saya lupa kata-kata aslinya, namun ingatan saya mempunyai makna yang kira-kira sama. Semoga):
“If we always take an eye for eye, then the world will be filled by the blind men”.
Kata-kata yang dilontarkan oleh Gandhi menyentak sanubari saya. Balas dendam dengan melakukan cara yang sama dengan cara yang dilakukan oleh orang yang kita dendami akan terus berputar kembali dan tak kan pernah ada ujungnya. Mungkin.
Nah, balik lagi ke gerakan Indonesia tanpa FPI, beberapa aktifis dan seniman di Jakarta pada 14 februari kemarin juga menyerukan gerakan tanpa kekerasan. Saya tidak tahu pasti apakah mereka menyerukan pembubaran FPi secara spesifik atau tidak, namun mereka berupaya menyerukan untuk pembubaran Ormas yang sering melakukan kekerasan. Jelas kalau Ormas yang dimaksud adalah FPI. Gayung bersambut Kapolri dan Mendagri juga mengeluarkan pernyataan bahwa mereka “berkeinginan” untuk melakukan itu. Sebuah capaian yang positifkah? Mari kita coba tilik lebih mendalam.
Pernyataan Mendagri yang saya baca di salah satu Koran (nah, bukannya saya berbohong tentang saya yang tidak berlangganan Koran, saya membacanya ketika makan di warung) bukanlah soal dia berkomitmen untuk membubarkan ormas yang sering menggunakan kekerasan, namun pernyataan yang dia lontarkan adalah ingin membuat regulasi yang mempermudah dalam pembubaran sebuah ormas. Selama ini dia menganggap regulasi untuk membubarkan ormas terlalu rumit sehingga dia tidak bisa “berbuat” banyak untuk membubarkan ormas yang sering membuat onar. Sebelas duabelas dengan Mendagri, Kapolri pun juga mengeluarkan nada serupa.
Pernyataan ini bisa berbuntut pembuatan regulasi yang mempermudah negara dalam mengontrol sebuah ormas. Apakah itu yang kita inginkan? Jika kita lihat, ormas yang mengandalkan kekerasan hanyalah segelintir saja, namun itu memicu sebuah langkah yang cukup signifikan dari pemerintah yang ujung-ujungnya malah membatasi gerak-gerik semua ormas yang ada di Indonesia. Apa-apa akan dikontrol ketat. Mungkin akan kembali lagi pada era Orde Baru di mana semua saluran demokrasi bisa di bungkam oleh pemerintah. Agenda inilah yang sebenarnya perlu kita waspadai.
Saya sebenarnya tidak mendukung FPI maupun gerakan yang mengingingkan pembubaran FPI, karena sebenarnya yang perlu disoroti adalah kinerja alat kekerasan negara yang tidak bisa melindungi semua masyarakat. Jika alat kekerasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kita tidaklah perlu khawatir mengenai ormas yang sering menggunakan kekerasan. Yang perlu kita kuatkan adalah alat-alat negara yang bisa menjamin pemenuhan hak masyarakat (pemerintah bisa melindungi masyarakat yang menjadi sasaran ormas yang sering melakukan kekerasan), bukan malah membatasi hak masyarakat (salah satu contohnya adalah muncul regulasi yang mempermudah pemerintah untuk membatasi ormas bahkan sampai bisa membubarkannya).
Inilah yang patut kita waspadai. Jangan sampai gerakan kita untuk meminimalisir kekerasan yang dilakukan salah satu ormas berujung pada regulasi pemerintah terhadap ormas yang intimidatif dan bersifat mengekang. Jangan sampai gara-gara nila setitik, rusaklah susu sebelanga. Begitulah kawan. Kita harus bisa berstrategi dan “waspada” terhadap gelagat pemerintah.

Tabik,
    


Tidak ada komentar:

Posting Komentar